Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi sedikit pun praktik korupsi di lingkungan perpajakan. Pegawai yang terbukti terlibat penyimpangan, suap, atau gratifikasi akan dikenai sanksi tegas, mulai dari dipindahkan ke wilayah terpencil hingga dirumahkan sebelum akhirnya diberhentikan secara tidak hormat.
Purbaya Tidak Ada Ruang untuk Oknum Nakal
Dalam sebuah pertemuan internal Kemenkeu, Purbaya menegaskan bahwa reformasi birokrasi di tubuh DJP harus dibarengi dengan tindakan nyata terhadap oknum yang merusak integritas institusi. Menurutnya, pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, sehingga penyimpangan sekecil apa pun dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik.
“Kalau ada pegawai pajak yang bermain-main dengan kewenangan, saya tidak akan ragu menaruh mereka di tempat terpencil atau merumahkan mereka. Negara ini tidak boleh kalah oleh para oknum,” tegas Purbaya.
Pemindahan hingga Sanksi Pemecatan
Purbaya menjelaskan, langkah pemindahan ke wilayah terpencil bukan semata hukuman administratif, melainkan juga bentuk pembinaan sekaligus pencegahan agar tidak terjadi praktik serupa di wilayah dengan intensitas transaksi tinggi. Namun, bagi pegawai yang terbukti melakukan korupsi secara serius, sanksi akan berujung pada pemecatan tidak dengan hormat dan proses hukum pidana.
Kemenkeu juga memperketat sistem pengawasan internal melalui Inspektorat Jenderal, pemantauan transaksi keuangan, serta mekanisme pelaporan masyarakat.
Dukungan Penuh terhadap KPK
Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik korupsi di sektor perpajakan. Ia meminta seluruh jajaran DJP bersikap kooperatif apabila ada proses penyidikan yang melibatkan pegawai pajak.
“Tidak ada ruang bagi pelanggar hukum di organisasi ini; kami tidak akan menoleransi segala bentuk tindak pidana.” ujarnya.
Menjaga Kepercayaan Wajib Pajak
Menurut Purbaya, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara Tuna55, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan wajib pajak. Kasus korupsi yang melibatkan oknum pajak dapat merusak citra institusi dan mengurangi kepatuhan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong seluruh pegawai pajak untuk bekerja profesional, transparan, dan menjunjung tinggi etika pelayanan publik.
Arah Reformasi DJP
Peringatan keras ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius membersihkan DJP dari praktik kotor. Purbaya menargetkan DJP menjadi institusi yang modern, bersih, dan berintegritas, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional.
Dengan langkah tegas ini, Kemenkeu berharap masyarakat semakin yakin bahwa negara hadir untuk melindungi uang rakyat dan memastikan pajak dikelola secara adil serta transparan.
