Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunda rencana kunjungan kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Penundaan tersebut dilakukan menyusul adanya pertimbangan serius terkait situasi keamanan di wilayah tersebut yang
dinilai belum sepenuhnya kondusif untuk agenda kenegaraan tingkat tinggi.
Keputusan ini diambil setelah adanya laporan dari aparat keamanan serta hasil evaluasi lintas kementerian dan lembaga
yang menilai risiko keselamatan rombongan kepresidenan masih cukup tinggi.
Situasi Keamanan Jadi Pertimbangan Utama Gibran
Yahukimo merupakan salah satu wilayah di Papua Pegunungan yang dalam beberapa waktu terakhir dilaporkan mengalami
peningkatan aktivitas kelompok bersenjata. Aparat TNI-Polri masih melakukan operasi pengamanan terbatas untuk menjaga
stabilitas serta melindungi warga sipil.
Sumber di lingkungan pemerintah menyebutkan, rekomendasi penundaan kunjungan Gibran dikeluarkan demi memastikan
keselamatan semua pihak, termasuk masyarakat setempat, aparat keamanan, dan rombongan Wakil Presiden.
“Negara tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan pejabat negara dan masyarakat,” ujar seorang pejabat terkait.
Agenda Kunjungan Sebenarnya Padat
Dalam rencana awal, Gibran dijadwalkan melakukan sejumlah agenda strategis di Yahukimo, antara lain meninjau program
percepatan pembangunan Papua, mengecek distribusi bantuan sosial dan pangan, serta berdialog langsung dengan tokoh
adat dan masyarakat setempat.
Kunjungan tersebut juga dirancang untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah, khususnya di bidang pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur dasar, berjalan sesuai rencana di wilayah pedalaman Papua.
Pemerintah Tetap Komitmen Bangun Papua
Meski kunjungan fisik ditunda, pemerintah Tuna55 menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan di Papua Pegunungan.
Sejumlah program tetap berjalan melalui koordinasi kementerian dan pemerintah daerah, termasuk pengiriman
bantuan logistik, tenaga kesehatan, serta pendampingan pendidikan bagi anak-anak Papua.
Gibran disebut akan tetap memantau perkembangan wilayah tersebut secara intensif melalui laporan rutin dari
kementerian teknis dan aparat keamanan.
Menunggu Waktu yang Lebih Kondusif
Pemerintah menargetkan kunjungan akan dijadwalkan ulang ketika situasi keamanan dinilai telah benar-benar stabil.
Aparat TNI-Polri terus melakukan langkah-langkah preventif dan pengamanan wilayah agar aktivitas masyarakat dapat
kembali berjalan normal.
Penundaan ini diharapkan tidak mengurangi semangat percepatan pembangunan Papua, melainkan menjadi langkah
kehati-hatian negara dalam memastikan seluruh agenda kenegaraan berlangsung aman dan efektif.
Dengan keputusan ini, publik kembali diingatkan bahwa faktor keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap
kegiatan pemerintahan, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Papua Pegunungan.
