Pemerintah tengah melakukan kajian terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Menteri Keuangan Purbaya disebut sedang menelaah kembali postur anggaran program tersebut di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan kebutuhan belanja negara di sektor lain. Langkah ini memunculkan spekulasi publik terkait kemungkinan pemangkasan anggaran MBG dalam waktu dekat.
Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran. Meski belum ada keputusan resmi, wacana penyesuaian anggaran mulai menjadi sorotan berbagai pihak.
Tekanan Fiskal Jadi Pertimbangan Utama
Dalam kajian awal, pemerintah mempertimbangkan kondisi fiskal yang kian menantang. Kenaikan belanja subsidi, kebutuhan pembiayaan infrastruktur, serta penguatan sektor kesehatan dan pendidikan membuat ruang fiskal semakin terbatas. Program MBG, yang membutuhkan anggaran besar dan berkelanjutan, menjadi salah satu pos yang dievaluasi dari sisi efisiensi.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa kajian ini bukan semata-mata untuk memangkas anggaran, melainkan memastikan penggunaan dana negara memberikan dampak maksimal. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Opsi Penyesuaian Skema Jadi Alternatif
Alih-alih melakukan pemangkasan langsung, pemerintah juga membuka opsi penyesuaian skema pelaksanaan MBG. Beberapa alternatif yang dikaji antara lain pengurangan cakupan wilayah, penyesuaian sasaran penerima, hingga optimalisasi peran pemerintah daerah dan swasta.
Dengan skema tersebut, anggaran MBG tetap berjalan namun lebih terfokus pada daerah dengan tingkat kerawanan gizi tinggi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan menjalankan program secara merata namun kurang tepat sasaran.
Respons Publik dan Pengamat Ekonomi
Wacana kajian anggaran MBG memunculkan beragam respons dari masyarakat Tuna55 dan pengamat ekonomi. Sebagian pihak menilai langkah evaluasi ini realistis mengingat kondisi APBN, sementara yang lain khawatir pemangkasan dapat mengurangi dampak sosial dari program tersebut.
Pengamat ekonomi menilai transparansi menjadi kunci utama dalam proses kajian ini. Pemerintah diharapkan membuka data efektivitas MBG, termasuk capaian gizi, distribusi, dan pengawasan pelaksanaan. Dengan demikian, keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima publik.
Keputusan Masih Menunggu Hasil Kajian
Hingga saat ini, pemerintah menegaskan belum ada keputusan final terkait pemangkasan anggaran MBG. Menkeu Purbaya memastikan hasil kajian akan dibahas bersama kementerian terkait dan dilaporkan kepada Presiden sebelum kebijakan diambil.
Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial. Program MBG tetap dipandang penting, namun pelaksanaannya harus selaras dengan kemampuan keuangan negara dan kebutuhan prioritas lainnya.
