Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya aspek keamanan dalam sektor pariwisata nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, meningkatnya mobilitas wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dinilai harus diimbangi dengan sistem pengamanan yang lebih ketat dan terintegrasi. Oleh karena itu, Komisi VII meminta Kementerian Pariwisata untuk memperkuat langkah-langkah pengamanan di berbagai destinasi wisata di Indonesia.
Langkah ini dinilai krusial demi menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memastikan kenyamanan serta keselamatan selama berwisata. Keamanan yang terjamin juga menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.
Komisi VII DPR RI Keamanan Jadi Prioritas Utama Pengembangan Pariwisata
Anggota Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah, pengelola destinasi, serta pelaku usaha pariwisata. Koordinasi lintas sektor dianggap sangat penting agar potensi risiko dapat diminimalisasi sejak dini.
Komisi VII menilai, masih terdapat sejumlah destinasi wisata yang belum memiliki standar keamanan memadai, baik dari sisi pengawasan, kesiapsiagaan bencana, maupun sistem penanganan keadaan darurat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan citra negatif apabila tidak segera dibenahi.
Dorongan Penguatan Pengawasan dan SDM Pariwisata
Dalam rekomendasinya, Komisi VII mendorong Kemenpar untuk meningkatkan pengawasan langsung ke lapangan, khususnya pada destinasi unggulan dan kawasan wisata dengan tingkat kunjungan tinggi. Pengawasan ini meliputi kelayakan fasilitas, kesiapan petugas, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) keamanan.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata juga menjadi perhatian. Pelatihan terkait keselamatan wisatawan, mitigasi risiko, serta penanganan insiden dinilai perlu dilakukan secara berkala agar petugas di lapangan mampu bertindak cepat dan tepat.
Peran Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha
Komisi VII juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pengamanan pariwisata. Pemerintah daerah Tuna55 diharapkan aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat serta pengelola destinasi untuk memastikan seluruh aspek keamanan berjalan optimal.
Di sisi lain, pelaku usaha pariwisata diminta tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga memperhatikan faktor keselamatan pengunjung. Penyediaan fasilitas yang aman, informasi yang jelas, serta respons cepat terhadap keluhan wisatawan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.
Menjaga Kepercayaan Wisatawan dan Citra Indonesia
Dengan pengamanan yang semakin ketat dan terstruktur, Komisi VII berharap citra pariwisata Indonesia di mata dunia dapat terus meningkat. Keamanan yang terjaga diyakini akan memperkuat kepercayaan wisatawan dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.
Komisi VII pun menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini dan melakukan evaluasi berkala terhadap langkah-langkah yang diambil Kemenpar demi memastikan pariwisata Indonesia tumbuh dengan aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi.
