Jakarta — Langkah hukum yang ditempuh ayah almarhum Prada Lucky kembali menyita perhatian publik.
Gugatan perdata yang diajukan terhadap sejumlah jenderal dan perwira TNI dijadwalkan menggelar sidang perdana
di Pengadilan Negeri setempat. Namun, agenda persidangan tersebut terpaksa batal dilaksanakan dan harus dijadwalkan
ulang karena adanya kendala administratif.
Kuasa hukum pihak penggugat menjelaskan bahwa pembatalan sidang perdana disebabkan belum lengkapnya
kehadiran para tergugat serta kendala dalam penyampaian relaas panggilan sidang kepada seluruh pihak yang digugat.
Dalam gugatan tersebut, pihak keluarga melayangkan tuntutan kepada beberapa pejabat TNI aktif maupun
purnawirawan yang dinilai memiliki tanggung jawab struktural dan komando atas peristiwa yang menimpa Prada Lucky.
Menurut kuasa hukum, majelis hakim memutuskan menunda persidangan karena tidak semua tergugat dapat dipastikan
telah menerima panggilan sidang secara sah dan patut. Penundaan ini dilakukan untuk menjamin proses hukum
berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari.
“Sidang ini ditunda bukan karena substansi persoalan, tetapi DIkarenakan murni persoalan administrasi.
Kami siap mengikuti jadwal baru yang akan ditetapkan pengadilan,” ujar kuasa hukum keluarga.
Gugatan ini diajukan sebagai bentuk ikhtiar keluarga untuk mencari keadilan atas peristiwa yang menimpa Prada
Lucky saat menjalani pendidikan dan tugas sebagai prajurit TNI. Dalam petitumnya, pihak keluarga menuntut
pertanggungjawaban hukum para tergugat atas dugaan kelalaian, pembiaran, maupun lemahnya pengawasan
yang dinilai berkontribusi terhadap peristiwa tersebut.
Selain menuntut ganti rugi, keluarga menegaskan bahwa tujuan utama gugatan ini adalah memperoleh kepastian hukum,
kejelasan fakta, serta pengakuan atas hak korban. Mereka berharap proses persidangan dapat mengungkap
secara terbuka rantai komando dan mekanisme pengawasan internal yang berlaku, sehingga peristiwa serupa
tidak kembali terulang di masa depan Tuna55.
Pihak pengadilan menyatakan bahwa penjadwalan ulang sidang akan dilakukan setelah dipastikan seluruh tergugat
telah menerima relaas panggilan sesuai ketentuan. Majelis hakim juga mengingatkan bahwa kelengkapan administrasi
merupakan syarat mutlak agar persidangan dapat berjalan efektif dan tidak cacat prosedur.
Kasus ini kembali membuka perhatian publik terhadap isu pembinaan, disiplin, dan tanggung jawab komando di lingkungan militer.
Banyak pihak menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap institusi pertahanan negara.
Sementara menunggu jadwal sidang berikutnya, keluarga Prada Lucky menyatakan akan terus memperjuangkan proses hukum
ini hingga tuntas. Mereka berharap pengadilan dapat menjadi ruang yang adil dan objektif untuk mengungkap kebenaran,
sekaligus memberi kepastian hukum yang selama ini mereka nantikan.
